dampak penggusuran
Ketahuilah

Penggusuran Memiliki Dampak Positif atau Negatif Bagi Ekonomi Rakyat Jakarta?

Penggusuran rumah penduduk telah menjadi masalah pelik selama puluhan tahun di Jakarta. Sejak tahun 1970-an, LBH melakukan pembelaan terhadap warga yang dipaksa pindah dari tanah yang mereka tempati. Hingga tahun 1972 saja, media Kompas mencatat ada 105 kepala keluarga yang didampingi oleh LBH saat penggusuran di kawasan Simpruk.

dampak penggusuran

Ada beberapa alasan yang biasanya diutarakan oleh pemerintah saat melakukan penggusuran rumah penduduk:

  • Penggusuran karena Adanya Sengketa atas Kepemilikan Tanah atau Rumah

Penggusuran semacam ini biasanya dilakukan saat pihak yang bersengketa membawa masalah ini ke pengadilan. Jika keputusan akhir menyatakan pihak yang sedang menempati lahan tidak berhak, maka ia harus diusir paksa. Semua biaya penggusuran dibebankan kepada pemohon.

  • Penggusuran karena Perubahan Tata Ruang

Ini merupakan alasan yang paling sering digunakan pemerintah Jakarta saat melakukan penggusuran rumah penduduk. Warga dituduh sebagai penghuni liar yang melanggar aturan tata ruang dan pada akhirnya kehilangan hak mendapatkan ganti. Kewajiban membeli tanah ini acap kali diabaikan oleh pemerintah seperti kasus penggusuran Kalijodo, Pasar Ikan, dan Klender.

  • Penggusuran karena Pembangunan Infrastruktur

Meskipun pembangunan proyek dilakukan untuk kepentingan umum, pelaksanaan pembebasan tanah dan bangunan tetap harus mengacu pada Peraturan Presiden No. 71/2012. Pertama, pemerintah harus melakukan diskusi dengan warga dan pemilik tanah, jika ditolak maka proyek tidak bisa diteruskan. Jika warga setuju, hal selanjutnya yang harus didiskusikan adalah berapa nilai ganti ruginya. Sebelum nilai yang disepakati diterima warga, maka pemerintah tidak dibenarkan mengusir warga dari tanah tersebut.

Penggusuran dan Dampaknya terhadap Ekonomi Warga

Dampak negatif dari penggusuran tentu saja berat. Pada tahun 2015 misalnya, ada 8.145 kepala keluarga yang terdampak. Jika satu keluarga beranggotakan empat orang, berarti ada 32.580 jiwa yang harus menanggung akibatnya.

Hal yang paling disesalkan dari penggusuran rumah penduduk yang dilakukan pemerintah Jakarta adalah betapa simpelnya pandangan pihak terkait tentangnya. Meski kelihatannya mereka hanya kehilangan tempat tidur, tapi sebenarnya efek yang dirasakan oleh korban penggusuran jauh lebih besar: kehilangan sumber pencaharian. Ini karena hampir sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang bekerja di sektor informal dengan memanfaatkan rumah. Saat mereka kehilangan rumah, secara otomatis, aktivitas ekonomi mereka juga akan terhenti.

Bagi warga tidak mampu terutama yang mengandalkan mata pencaharian yang berada di sekitar tempat tinggal, penggusuran artinya adalah pemutusan terhadap pekerjaan. Mereka harus pindah ke tempat yang mungkin lebih jauh dan akhirnya malah tidak memungkinkan bagi mereka untuk melanjutkan pekerjaan lamanya.

Baca Juga : Faktor Penyebab Sulitnya Memberantas Kemiskinan di Jakarta

Relokasi ke rusunawa juga tidak sepenuhnya bisa menjadi solusi. Sri Suryani, seorang arsitek peneliti politik ruang di Bantaran Sungai Ciliwung menyebut hal ini terbukti tidak efektif saat dilakukan Pemerintah Santiago, Cile, Amerika Latin. “Pemerintah memindahkan masyarakat kurang mampu ke kawasan baru dan itu membuat mereka terstigma. Akhirnya, malah semakin banyak masalah yang timbul,” ungkapnya.

Penduduk yang terancam penggusuran juga sebagian besar menjadi penggerak ekonomi. Salah satunya adalah permukiman padat di seberang Stasiun Manggarai, tepi Sungai Ciliwung. Sebagian besar mereka bekerja di sektor informal dengan membuat kue. Dari kegiatan inilah ekonomi bergerak hingga ke lapisan pedagang besar. Bayangkan apa yang terjadi setelah rumah yang menjadi tempat mereka mencari nafkah hilang?

Penggusuran kadang bisa menjadi solusi bagi banyak masalah seperti perluasan dan perbaikan infrastruktur. Namun sampai saat ini pemerintah sepertinya belum menemukan solusi penggusuran rumah penduduk tanpa harus mengorbankan hal lain seperti mata pencaharian. Selain melakukan penggusuran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, solusi untuk mengatasi dampak negatif pada perekonomian penduduk pascapenggusuran juga menjadi PR yang tak kalah pentingnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Google+
https://www.insidejakarta.com/ketahuilah/dampak-penggusuran">
Twitter